Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pemeriksaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Gajahmungkur. Peran BPK tersebut menjadi kunci utama dalam upaya mewujudkan good governance di tingkat daerah.
Menurut Kepala BPK, Agung Firman Sampurna, pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terhadap pelaksanaan APBD Gajahmungkur sangatlah penting. “Kami sebagai BPK berkomitmen untuk melakukan pemeriksaan yang teliti dan transparan guna menjamin keberhasilan pelaksanaan APBD dan mewujudkan good governance,” ujar Agung.
Dalam pelaksanaan pemeriksaan tersebut, BPK akan melakukan audit terhadap seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak terjadi penyimpangan yang merugikan negara.
Selain itu, BPK juga akan memberikan rekomendasi dan saran kepada pemerintah daerah terkait dengan temuan yang ditemukan selama pemeriksaan. Dengan demikian, diharapkan pemerintah daerah dapat melakukan perbaikan dan meningkatkan kinerja dalam pengelolaan anggaran demi terciptanya good governance yang baik.
Menurut pakar tata kelola keuangan daerah, Bambang Suryadi, peran BPK dalam mendukung pemeriksaan pelaksanaan APBD Gajahmungkur sangatlah vital. “BPK sebagai lembaga independen harus dapat memberikan masukan yang objektif dan berkualitas kepada pemerintah daerah guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujar Bambang.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran BPK dalam mendukung pemeriksaan pelaksanaan APBD Gajahmungkur sangatlah penting dalam upaya mewujudkan good governance. Dengan adanya pemeriksaan yang teliti dan transparan dari BPK, diharapkan pelaksanaan APBD dapat berjalan dengan baik dan efisien demi kemakmuran masyarakat Gajahmungkur.