Peran masyarakat dalam pengawasan APBD Gajahmungkur sangatlah penting untuk menjaga alokasi dana yang adil dan efisien. APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen yang mengatur pengelolaan keuangan daerah, termasuk di Kota Gajahmungkur. Karenanya, keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan APBD sangat diperlukan guna mencegah adanya penyalahgunaan dan pemborosan dalam penggunaan dana publik.
Menurut Bambang Satrio, seorang pakar ekonomi dari Universitas Gajahmungkur, “Peran masyarakat dalam pengawasan APBD adalah krusial dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan alokasi dana yang tersedia dapat digunakan secara efisien dan tepat sasaran.”
Namun, dalam praktiknya, seringkali masyarakat tidak terlalu aktif dalam memantau penggunaan dana APBD. Hal ini bisa disebabkan oleh minimnya pemahaman mengenai tata cara pengawasan APBD atau kurangnya kesadaran akan pentingnya peran mereka dalam proses pengawasan tersebut.
Sekretaris Forum Pemerhati Keuangan Daerah (FPKD) Gajahmungkur, Siti Aisyah, menyatakan bahwa “Masyarakat harus lebih proaktif dalam mengawasi APBD, karena dana yang digunakan berasal dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat itu sendiri. Jika masyarakat tidak memperhatikan penggunaan dana tersebut, bisa saja terjadi penyalahgunaan yang merugikan masyarakat secara luas.”
Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya peran mereka dalam pengawasan APBD. Pemerintah daerah dapat mengadakan sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat mengenai tata cara pengawasan APBD. Selain itu, media massa juga dapat berperan penting dalam memberitakan informasi terkait penggunaan dana APBD agar masyarakat lebih aware dan bersedia untuk ikut serta dalam proses pengawasan.
Dengan demikian, peran masyarakat dalam pengawasan APBD Gajahmungkur tidak boleh dianggap remeh. Masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk memastikan bahwa alokasi dana yang ada benar-benar digunakan untuk kepentingan publik secara adil dan efisien. Dengan keterlibatan aktif masyarakat, diharapkan penggunaan dana APBD dapat lebih akuntabel dan berdampak positif bagi pembangunan daerah.